• +0527 - 61079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mon - Fri 08.00 - 17.00

Peraturan dan Kebijakan

Pages
Hits: 944
Rating:
( 0 Rating )
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Undang-Undang Dasar (UUD)
 
  1. UUD 1945 Dalam satu Naskah
  2. UUD 1945 Perubahan Pertama
  3. UUD 1945 Perubahan Kedua
  4. UUD 1945 Perubahan Ketiga
  5. UUD 1945 Perubahan Keempat
Undang-Undang 
  Tahun 2010
  1. Undang-undang No. 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
  2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-undang No 22 tahun 2002 tentang Grasi 
  3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang
Tahun 2011
  1. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  2. Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana
  3. Undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  4. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang
  5. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
  6. Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum
  7. Undang-undang No. 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU no. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  8. Undang-undang no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  9. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggaraan jaminan Sosial
  10. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Tahun 2012
  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Asean Convention on Counter Terorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Tahun 2013
  1. Undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  2. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  3. Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pembakaran hutan
  4. Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentag Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  5. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang ADminstrasi Kependudukan
Tahun 2014
  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah 
   
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia                                              
  Tahun 2010
  1. PERMA No. 1 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  Tahun 2011
  1. PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
  2. PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
  Tahun 2012
  1. PERMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
  2. PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda Dalam KUHP
  3. PERMA No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya 
  4. PERMA No. 4 tentang Perintah Penangguhan Sementara
  5. PERMA No. 5 tentang Penetapan Sementara 
  Tahun 2013
  1. PERMA No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain
  2. PERMA No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
  3. PERMA No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya
  4. PERMA No. 4 Tentang Perintah Penangguhan Sementara
  Tahun 2014
  1. PERMA RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
  2. PERMA RI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah
  3. PERMA RI No. 3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
  4. PERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak
  5. PERMA RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
   Tahun 2015
  1. PERMA RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana                                                
  2. PERMA RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
  3. PERMA RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah
  4. PERMA RI No. 6 tahun 2015 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan
  5. PERMA RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan
Tahun 2016
  1. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan
  2. PERMA RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  3. PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
  4. PERMA RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pentapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim
  5. PERMA RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Hakim Pada MAhkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
  6. PERMA RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
  7. PERMA RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Bowling System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
  8. PERMA RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Tahun 2017
  1. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekrtariatan Peradilan
  2. PERMA RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim
  3. PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
  4. PERMA RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung
  5. PERMA RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah
  6. PERMA RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung
Tahun 2018
  1. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
  2. PERMA RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
  3. PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia
  Tahun 2010
  1. SEMA No. 1 tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi
  2. SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 
  3. SEMA No. 3 Tahun 2010 tentang penerimaan tamu
  4. SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika Kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
  5. SEMA No. 5 Tahun 2010 tentang Penggunaan anggaran
  6. SEMA No. 6 tahun 2010 tentang isntruksi implementasi keterbukaan informasi pada pengadilan
  7. SEMA No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
  8. SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No. 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah
  9. SEMA N0. 9 Tahun 2010 Tentang Larangan Memberikan parsel kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan
  10. SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hukum 
  11. SEMA No. 11 Tahun 2010 tentang Penegasan tidak berlakunya SEMA No. 6 tahun 2005 dan No. 7 tahun 2005 tentang Penjelasan Ketentuan Pasal 45A Undang-undang 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
  12. SEMA No. 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana Yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi
  13. SEMA No. 13 tahun 2010 tentang Pembuatan Standar Operasional Prosedur
  14. SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelangkapan kasasi dan peninjauan kembali
  Tahun 2011
  1. SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
  2. SEMA No. 2 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Uang Biaya Perkara
  3. SEMA No. 3 tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
  4. SEMA No. 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Colabolator) dalam Tindak Pidana tertentu
  5. SEMA No. 5 tahun 2011 Tentang Penandatangan Pakta Integritas Bagi Ketua Pengadilan
  6. SEMA No. 6 tahun 2011 Tentang Pembinaan Hakim Non Palu
  7. SEMA No. 7 tahun 2011 Tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  8. SEMA No. 8 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan kembali
  Tahun 2012
  1. SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali dalam Perkara Pidana           
  2. SEMA No. 3 tahun 2012 tentang Penandatanganan Pakta Integritas                                                     
  3. SEMA No. 4 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan                                                         
  4. SEMA No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi                        
  5. SEMA No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan catatan Kelahiran yang melampui batas waktu satu tahun secara kolektif
  6. SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  Tahun 2013
  1. SEMA No. 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan SEMA No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan kelahiran yang melapui batas waktu satu tahun secara kolektif
  2. SEMA No. 2 Tahun 2013 tentang Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan
  3. SEMA No. 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian uang
  Tahun 2014
  1. SEMA No. 1 Tahun 2014 Perubahan atas SEMA no. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan peninjauan Kembali
  2. SEMA RI No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding di 4 Lingkungan Peradilan
  3. SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan
  4. SEMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedomaan Pelaksanaan Tugas Pengadilan
  5. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penangan Bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan
  6. SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali dalam perkara Pidana
  Tahun 2015
  1. SEMA RI No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti dalam Perkara Pidana Perikanan
  2. SEMA RI No. 2 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 37KMASKIII/2015
  3. SEMA RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan rapat Hasil pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoma Pelaksanaan tugas Pengadilan
   Tahun 2016
  1. SEMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan PERMA  Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya PAda Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
  2. SEMA RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
  3. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Pengadilan
  4. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rapat Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Tahun 2017
  1. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Tahun 2018
  1. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)
Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia                                        
 
  1. Keputusan Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT.01.03/I/2012 tentang petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats
  2. Keputusan Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
  3. Keputusan Dirjen Badilum No. 1185/DJU/SK/PS.01/5/2015 tentang Alur Pemberian Layanan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Umum
  4. Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan
  5. Keputusan Dirjen Badilum No. 1001/DJU/SK/HM02.3/6/2016 tentang Pembentukan Satgas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum
  6. Keputusan Dirjen Badilum No. 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Anak
  7. Keputusan Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
  8. Keputusan Dirjen Badilum No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik