Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Amuntai. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Amuntai. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech

Peraturan dan Kebijakan

Undang-Undang 
   
Peraturan Pemerintah 
   
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia                                              
  Tahun 2011
  1. PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
  2. PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
  Tahun 2012
  1. PERMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
  2. PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda Dalam KUHP
  3. PERMA No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya 
  4. PERMA No. 4 tentang Perintah Penangguhan Sementara
  5. PERMA No. 5 tentang Penetapan Sementara 
  Tahun 2013
  1. PERMA No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain
  2. PERMA No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
  3. PERMA No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya
  4. PERMA No. 4 Tentang Perintah Penangguhan Sementara
  Tahun 2014
  1. PERMA RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
  2. PERMA RI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah
  3. PERMA RI No. 3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
  4. PERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak
  5. PERMA RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
   Tahun 2015
  1. PERMA RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana                                                
  2. PERMA RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
  3. PERMA RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah
  4. PERMA RI No. 6 tahun 2015 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan
  5. PERMA RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan
Tahun 2016
  1. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan
  2. PERMA RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  3. PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
  4. PERMA RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pentapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim
  5. PERMA RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Hakim Pada MAhkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
  6. PERMA RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
  7. PERMA RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Bowling System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
  8. PERMA RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Tahun 2017
  1. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekrtariatan Peradilan
  2. PERMA RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim
  3. PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
  4. PERMA RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung
  5. PERMA RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah
  6. PERMA RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung
Tahun 2018
  1. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
  2. PERMA RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
  3. PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia
   Tahun 2016
  1. SEMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan PERMA  Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya PAda Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
  2. SEMA RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
  3. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Pengadilan
  4. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rapat Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Tahun 2017
  1. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Tahun 2018
  1. SEMA RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)
Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia                                        
 
  1. Keputusan Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT.01.03/I/2012 tentang petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats
  2. Keputusan Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
  3. Keputusan Dirjen Badilum No. 1185/DJU/SK/PS.01/5/2015 tentang Alur Pemberian Layanan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Umum
  4. Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan
  5. Keputusan Dirjen Badilum No. 1001/DJU/SK/HM02.3/6/2016 tentang Pembentukan Satgas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum
  6. Keputusan Dirjen Badilum No. 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Anak
  7. Keputusan Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
  8. Keputusan Dirjen Badilum No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech